PEN brief

Mencermati stimulus kebijakan

program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN)

di tengah krisis pandemi COVID-19

Komisi ekonomi DITLITKA PPID
1 Mei 2021

Daftar isi

• Kondisi ekonomi Indonesia di masa COVID-19

• Tentang program PEN

• Rekomendasi kebijakan

Presentasi ini dapat diakses di $\Rightarrow$ s.id/EconomicPolicyTalkDay1

COVID-19 dan Ekonomi Indonesia

via GIPHY

Momentum yang terhenti (OECD, 2021)

Pandemi terjadi di saat Indonesia berhasil mengejar ekonomi negara-negara OECD dan bersama-sama dengan ASEAN menuju economic powerhouse baru dunia

Tanda-tanda recovery?

Data weekly tracker OECD (Woloszko, 2020) menyiratkan adanya pemulihan. Perlu diingat bahwa ‘pemulihan’ di bulan Maret berangkat dari basis yang rendah di 2020.

Dampak Pandemi dan forecast OECD (2021)

Dampak Pandemi terhadap tenaga kerja

Meskipun pengangguran “hanya” meningkat dari 5.3% ke 8%, namun terjadi pengurangan jam kerja terjadi secara signifikan terutama di kota dan usia muda. Hal ini dibarengi dengan pengurangan kapasitas produksi dari 80% UMKM (Temenggung dkk, 2020)

Dampak Pandemi COVID-19

• Rendahnya inflasi dan nilai impor mengindikasikan perlemahan permintaan lebih terasa daripada penawaran.

• Mendorong konsumsi melalui belanja pemerintah dapat menjadi solusi yang efektif (Kim & Koepke, 2021).

Program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN)

via GIPHY

Program PEN

• Perppu Nomor 1 Tahun 2020 $\Rightarrow$ UU Nomor 2 Tahun 2020.

• Stimulus fiskal dalam skala besar yang didanai dengan relaksasi fiscal rule dan burden sharing dengan Bank Indonesia.

• Realisasi anggaran yang mendekati 100%, termasuk realisasi bansos yang melampaui target.

  • dari alokasi Rp203,9 triliun, teralisasi Rp220,39 triliun.

• Program bantuan sosial ini disinyalir berhasil menahan level kemiskinan di level 10,19% dan mencegah kemunculan 5 juta penduduk miskin baru (Kementerian Keuangan, 2021).

Komposisi PEN 2020 (OECD, 2021)

Komposisi PEN 2021

Secara keseluruhan, PEN 2021 meningkat 22% dibandingkan dengan realisasi PEN 2020 (antaranews, 25 February 2021, Kementerian Keuangan)

Permasalahan Program PEN

• Bidang perlindungan sosial mengalami penurunan

  • Realisasi dianggap lambat karena permasalahan data.
  • Muncul bidang “proram prioritas” $\Rightarrow$ opportunity cost?

• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terfokus pada rakyat miskin dan bias rural (Sparrow et al, 2020).

  • Dampak Pandemi lebih terasa di perkotaan dan masyarakat rentan dan menengah bawah.
  • DTKS update terakhir adalah pada 2015.

Permasalahan Program PEN

• Penyaluran bantuan upah melalui akun BPJS Ketenagakerjaan.

  • Baru sekitar 25% dari total angkatan kerja memiliki akun BPJS TK

• Income tax cut hanya berdampak pada orang yang membayar pajak.

  • Berapa banyak penduduk memiliki NPWP? Berapa banyak yang membayar?

Permasalahan Program PEN

Penerimaan negara terus turun sejak akhir ledakan harga komoditas. Peningkatan belanja pemerintah harus mengandalkan defisit dari utang.

Rekomendasi Kebijakan

via GIPHY

Posisi utang aman

Sebagai negara yang masih tumbuh dan berinvestasi, posisi utang pemerintah masih cukup baik.

Memperbaiki pendataan

• Menggunakan basis data dari bawah: RT/RW, Desa, Banjar, dan komunitas lainnya (Temenggung et al, 2021)

• Menjadikan kepemilikan akun sebagai kondisi penerimaan bantuan.

  • penyederhanaan proses diperlukan untuk menghindari kerumunan.
  • kewajiban seperti akun bank atau NPWP akan berguna nantinya untuk meningkatkan tax base.

• Memanfaatkan akun finansial non-bank?

  • Sekalian meregulasi fintech nakal.

Kesimpulan

• Memperkuat permintaan melalui stimulus pemerintah merupakan solusi yang terbaik saat ini.

  • Mendorong permintaan, menghindari youth unemployment

• Masalah utama bukan di sumber pendanaan, tetapi di disbursement.

• Pemerintah perlu lebih agresif dalam melakukan pendataan dan mendorong birokrasi yang efisien.

• Mengawal dengan ketat “program prioritas”.

Referensi